saie blog

Pemerintah dinilai belum serius menjalankan kebijakan agribisnis nasional. Pembiayaan terhadap sektor ini dinilai masih terbatas yang membuat petani tetap kesulitan mendapatkan pendanaan.

Sementara, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang gencar dijalankan pemerintah, mayoritas dinikmati oleh sektor perdagangan dan jasa. ''Strategi yang dibuat harus dijalankan,'' pinta pengamat pertanian dari INDEF Bustanul Arifin.

Menurut Bustanul, kebijakan agribisnis belum dirasakan langsung oleh petani. Salah satu poin yang disorotnya menyangkut pembiayaan. KUR, dianggapnya, tak bisa dijadikan andalan lantaran 67 persennya digunakan oleh sektor perdagangan dan jasa. Sementara, fata di lapangan, produksi agribisnis masih terkendala. ''Beras cukup, jagung tidak, kedelai dan gula juga tidak,'' paparnya.

Selain itu, kesejahteraan petani dan nelayan pun hingga kini dinilainya belum tercapai. Padahal, tegasnya, agribisnis adalah sistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Karena itu, lanjutnya, agribisnis menjadi tak ada gunanya ketika digenjot di hulu sementara hasiknya tetap menjadi barang mentah. ''Jelas, itu takkan menghasilkan PDB besar,'' kritknya.

Karena itulah, Bustanul juga meminta pelaksanaan kebijakan agribisnis yang dibuat pemerintah ditekankan ke hilir.
Selain itu, diperlukan pula kebijakan yang terintegrasi. Artinya, agribisnis bukan hanya urusan menteri pertanian, namun juga menteri perindustrian terutama agroindustri. Hal itu terkait pemecahan untuk membuat investasi baru di bidang pengolahan industri dan manajeman perlakuan daerah terhadap industri agribisnis.

ulasan: Pemerintah harus lebih serius untuk menjalankan kebijkan agribisnis khususnya menyangkut tentang pembiayaan agar para petani merasakan secara langsung.