saie blog

Sektor industri alas kaki siap menyerap tambahan tenaga kerja sekitar 15.000 orang mulai akhir tahun ini. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia Harijanto menyatakan, relokasi atau pengalihan order produk sepatu olahraga China dan Vietnam ke Indonesia menopang peningkatan produksi industri alas kaki nasional dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Industri sepatu itu padat modal dan padat karya. Akhir tahun ini paling tidak terserap 15.000 orang," ujar Harijanto di sela-sela jumpa pers di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Menurutnya, tren relokasi ini memberikan penguatan pada industri sepatu setidaknya untuk 20 tahun mendatang. Saat ini, industri tersebut tmampu menyerap sebanyak 450.000 tenaga kerja. Sebelum krisis moneter tahun 1998, tenaga kerja yang mampu diserap di bidang usaha industri sepatu mencapai 800.000 orang.

Saat ini, pusat industri sepatu di Indonesia terkonsentrasi di wilayah Sidoarjo dan wilayah Banten, termasuk di antaranya Tangerang dan Serang. Sebanyak 80 persen produk sepatu berbasis ekspor berada di wilayah Banten.

Kepala BKPM Gita Wirjawan menyatakan, pengembangan industri sepatu di Indonesia masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan bahan baku dalam negeri dan kebutuhan terhadap revitalisasi sejumlah pabrik sepatu dalam negeri.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri sepatu nasional, antara lain, melalui program insentif bagi perusahaan di bidang industri sepatu dan penyamakan kulit, restrukturisasi mesin, dan perbaikan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna menjaga dan meningkatkan kualitas produk sepatu Indonesia.

Ulasan: Bagus sudah seharisnya pemerintah memperhatiakan industri di dalam negeri yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

Standard Chartered memperkirakan peringkat utang Indonesia bakal naik di level Investment Grade sebelum akhir 2010. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi, finansial, dan politik di Indonesia yang cukup positif selama beberapa tahun terakhir ini dibandingkan negara lainnya.

"Pada dasarnya sekarang berita yang keluar dari Indonesia positif, IHSG kenaikan ketiga tertinggi di dunia," kata ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Menurut Fauzi, Indonesia juga dianggap berhasil mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang positif kendati krisis ekonomi global tengah berlangsung.

Fauzi menambahkan, Indonesia bisa meraih investment grade apabila mampu memenuhi sejumlah syarat, di antaranya bisa memastikan bahwa cadangan devisa mencapai 100 miliar dollar AS. Diperkirakan, level tersebut bisa dicapai pada akhir tahun ini.

Hingga akhir tahun 2009, cadangan devisa negara mencapai 66,1 miliar dollar AS atau lebih rendah dari India sebesar 259 miliar dollar AS dan Brasil 239,1 miliar dollar AS.

"Level psikologis ini bukan harga mati. Bisa saja cadangan devisa Indonesia enggak sampai 100 miliar dollar AS. Bisa capai investment grade kalau kualitas neraca transaksi berjalan dan transaksi modalnya baik," paparnya.

Persyaratan kedua adalah investor asing sangat menantikan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) menyusul naiknya harga minyak dunia beberapa waktu terakhir. "Suka enggak suka, investor suka pemerintah naikin harga TDL dan BBM karena minyak terus naik," katanya.

Terakhir, pemerintah harus mempercepat pelaksanaan reformasi di berbagai bidang. Misalnya di bidang ekonomi, pemerintah harus merampungkan perbaikan infrastruktur dan menjamin pasokan listrik.

Ulasan: Bagus deh berarti kita masih dipercaya oleh dunia internasional, tapi jangan karena peringkat kepercayaannya naik trus jumlah hutangnya juga ikut naik...

DPR mendukung keinginan Perum Bulog untuk kembali masuk ke bisnis jual-beli kedelai termasuk mengimpornya. Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudohusodo, mengatakan ada sejumlah keuntungan bila Bulog kembali mengimpor kedelai.

''Kalau Bulog sebagai perwakilan pemerintah bisa turun tangan lagi, itu bisa menstabilkan harga kedelai di dalam negeri,'' ujar Siswono kepada Republika, di Jakarta, Senin (5/4).

Selama ini, lanjut Siswono, petani kedelai dalam negeri terjebak dalam jaringan perdagangan importir kedelai yang membuat harga kedelai tak menentu. Saat petani melakukan panen kedelai, selalu berbarengan dengan membanjirnya kedelai impor di pasaran. ''Akibatnya harga jatuh dan akhirnya petani malas menanam kedelai,'' ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dikatakan Siwono, kemalasan petani menanam kedelai bisa menjadi bom waktu yang berbahaya bagi pemerintah. Masalahnya, kedelai merupakan salah satu komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada pada 2014. ''Tapi kalau Bulog ikut impor kedelai lagi, maka mereka bisa sekaligus mengawal rencana strategis swasembada. Impor pun bisa terkendali,'' katanya.

Ulasan: Seharusnya Pemerintah dan BULOG jgn mengimpor kedelai melainkan memberdayakan para petani kedelai untuk bisa meningkatkan kualitas kedelai agar rencana strategis swasembada terpenuhi.

Tahun ini, industri garmen dalam negeri terancam kehilangan sepertiga potensi pasar domestik, terambil produk impor dari Cina. Akibatnya, ribuan industri kecil dan menengah yang berorientasi di segmen lokal terancam tutup tahun ini. Demikian ungkap Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Sutrisno.

Menurutnya, saat musim puncak menjelang Lebaran, potensi pasar garmen lokal sekitar tiga triliun rupiah. ''Tahun ini bisa terjadi penurunan omzet sampai 30 persen. Dengan kata lain, satu triliun,'' katanya yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, usai jumpa pers di Menara Kadin, Senin (5/4).

Sementara, industri berskala besar yang memiliki orientasi eskpor, menurut Benny, tidak akan mengalami kerugian yang berarti. Karena, pasar eskpor masih memberikan peluang besar. Tantangan yang dialami industri TPT skala besar yaitu menguatnya nilai tukar rupiah. ''Harusnya pemerintah bisa menjaga agar rupiah berada di kisaran yang ideal baik untuk impor maupun ekspor. Harusnya rupiah Rp 9.500 perdolar AS,'' terangnya.

Benny mengatakan, selama Maret lalu impor TPT (tekstil dan produk tekstil) terutama dari subsektor garmen melonjak 30 persen dibanding Februari. Impor garmen tersebut di dominasi oleh produk China menyusul menyusul diberlakukannya ACFTA. ''Peningkatan ini sudah cukup untuk membuat KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dan KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) untuk bergerak,” katanya. n c15

Berdasarkan data API, arus impor produk TPT terus menanjak dari tahun ke tahun. Pada 2008, misalnya, impor TPT Cina melejit 197 persen menjadi 1,034 miliar dolar AS. Kemudian pada tahun 2009 impor ditaksir meningkat 11 persen menjadi 1,144 miliar dolar AS. Padahal, pada 2006 dan 2007 impor asal Cina masing-masing hanya mencapai 262 juta dolar AS dan 348 juta dolar AS.

Ulasan: Semoga bisa dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas TPT dalam negri, hingga produk kita tidak kalah bersaing dengan produk luar negri.... Semangat dan lebih kreatif lagi Indonesia ku... tercinta....

Penanam modal asing (PMA) mendominasi investasi di Indonesia pada kuartal I tahun 2010 ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyatakan, dari total realisasi investasi pada tahun 2010, PMA menempati porsi setidaknya 10 banding 3 dibandingkan dengan pemodal dalam negeri.

"Asing lebih banyak. Biasanya kan memang perbandingannya 10 banding 3. Asing 10 domestiknya 3. Sepertinya kali ini juga begitu. Tetapi itu nanti deh," kata Gita saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Khusus untuk PMA, Singapura masih dominan. Selain itu, ada pula negara ASEAN lain, plus Jepang, Taiwan, dan Korea.

Sektor investasi masih didominasi oleh transportasi dan infrastruktur. Namun, Gita enggan membeberkan total realisasi investasi pada kuartal I tahun ini. Menurutnya, hingga kini pihaknya belum rampung menyisir angka investasi di sektor pertambangan.

Gita berjanji bakal membeberkan nilai realisasi investasi di kuartal I ini pada dua atau tiga minggu mendatang. Meski demikian, dia menegaskan bahwa realisasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saya minta dua atau tiga minggu lagi deh dan saya jamin akurat. Nanti saya kasih. Yang jelas meningkatlah," tutur dia.

Ulasan: ini menandakan Indonesia masih sangat diminati oleh investor asing walaupun hanya berkutak pada investor di asia, dan ini perlu ditingkatkan lagi agar indonesia jadi target market dan investasi negara eropa dan amerika.

Penanam modal asing (PMA) mendominasi investasi di Indonesia pada kuartal I tahun 2010 ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyatakan, dari total realisasi investasi pada tahun 2010, PMA menempati porsi setidaknya 10 banding 3 dibandingkan dengan pemodal dalam negeri.

"Asing lebih banyak. Biasanya kan memang perbandingannya 10 banding 3. Asing 10 domestiknya 3. Sepertinya kali ini juga begitu. Tetapi itu nanti deh," kata Gita saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Khusus untuk PMA, Singapura masih dominan. Selain itu, ada pula negara ASEAN lain, plus Jepang, Taiwan, dan Korea.

Sektor investasi masih didominasi oleh transportasi dan infrastruktur. Namun, Gita enggan membeberkan total realisasi investasi pada kuartal I tahun ini. Menurutnya, hingga kini pihaknya belum rampung menyisir angka investasi di sektor pertambangan.

Gita berjanji bakal membeberkan nilai realisasi investasi di kuartal I ini pada dua atau tiga minggu mendatang. Meski demikian, dia menegaskan bahwa realisasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saya minta dua atau tiga minggu lagi deh dan saya jamin akurat. Nanti saya kasih. Yang jelas meningkatlah," tutur dia.

Ul1s1n: ini menandakan Indonesia masih sangat diminati oleh investor asing walaupun hanya berkutak pada investor di asia, dan ini perlu ditingkatkan lagi agar indonesia jadi target market dan investasi negara eropa dan amerika.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, pascakasus mafia pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan, pihaknya bukan mengutamakan pergantian Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mochamad Tjiptardjo, melainkan mengutamakan pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sebelumnya, dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Boediono dan semua menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku risau dengan kasus mafia pajak di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Presiden menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menuntaskan kongkalikong dalam kasus tersebut. Demikian diungkapkan Sri Mulyani menjawab pers seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (5/4/2010).

"Yang paling penting sekarang buat saya adalah mengamankan penerimaan keuangan negara dari pajak. Adapun reformasi dari sisi integritas, kinerja, dan munculnya pelanggaran-pelanggaran itu, kita koreksi secara sungguh-sungguh," tandas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, hingga kini evaluasi masih terus dijalankan, selain juga melaksanakan delapan langkah yang pernah disampaikan. Delapan langkah itu, di antaranya, adalah pembebasan tugas atasan Gayus dan penyerahan daftar harta kekayaan para pejabat pajak serta meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak yang terkait dengan kasus keberatan pajak.

"Saya juga sudah meminta Komisi Pengawas Perpajakan untuk melihat secara keseluruhan dan mengundang pihak-pihak eksternal untuk mengawasi tindakan dan langkah koreksi yang akan kami jalankan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, Senin pagi, pihaknya juga telah meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan langkah-langkah perbaikan dalam jangka pendek ini.

"Saat ini, pemeriksaan harta kekayaan masih terus dijalankan, juga menyusun peta tingkah laku dan kerawanan pajak dari para aparat pajak serta membangun kembali reputasi dan kredibilitas dari seluruh jajaran pajak. Kami juga telah mengumpulkan pejabat eselon II dan eselon III kantor wilayah pajak, termasuk apara KPP, untuk mengamankan seluruh penerimaan negara dari sektor pajak," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, "Mereka akan terus melakukan evaluasi kritis terhadap potensi apa saja, termasuk potensi penerimaan pajak serta melihat penyelewengan pajak yang terjadi. Langkah-langkah itulah yang kami akan tempuh ke depan."

Ulasan: sebetulnya ini bukan saja momuntem reformasi pada sistem perpajakan, tetapi lebih dari itu....... hilangkan saja sistem perpajakan dan diganti dengan sistem zakat, insya allah akan membawa rahmat bagi semua.

Para pengusaha penggilingan padi pemasok beras ke Perum Bulog mengeluhkan maraknya aksi premanisme beras yang meminta komisi setiap kali mereka membeli beras dari petani. Akibatnya, kualitas beras yang dipasok ke Bulog di bawah standar.

Penurunan mutu beras itu karena terpangkas biaya preman. Belum lagi karena tipisnya margin usaha penggilingan.

Hal itu terungkap dalam acara dialog Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi dengan para pengusaha penggilingan pemasok beras ke Perum Bulog, Senin (5/4/2010) di Karawang, Jawa Barat.

Bayu menyatakan, pada kenyataannya uang preman tersebut mengakibatkan peningkatan biaya produksi yang dampaknya menekan pendapatan petani.

Apakah harus memasukkan komponen biaya preman dalam penghitungan harga pembelian pemerintah (HPP) beras, tanya wartawan. ”Saya kira tidak. Bagaimanapun preman salah dan itu harus diatasi, tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, akan berdampak pada kualitas penyerapan raskin,” katanya.

Bagaimana mengatasinya. Tentu dengan melakukan pendekatan keamanan. Namun, pendekatan keamanan semata tidak cukup, harus ada pendekatan ekonomi karena bagaimanapun mereka memerlukan lapangan kerja. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga bisa turut berperan.

Menurut Ruskim, pengusaha penggilingan padi, uang yang diminta para preman dilakukan setiap kali ada transaksi jual-beli gabah. Untuk setiap kilogram gabah, para preman mematok komisi Rp 50-Rp 70.

”Bila dihitung dalam satu kuintal, jatah preman mencapai Rp 5.000. Uang yang harus diberikan kepada para preman ini lebih besar daripada margin yang ditetapkan pemerintah untuk pengusaha penggilingan dalam HPP yang hanya Rp 4.500 per kilogram,” katanya.

Pemerintah menetapkan HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 2.600 per kg, sedangkan HPP GKP di tingkat penggilingan hanya Rp 2.645.

Idealnya, selisih harga GKP di tingkat petani dan di penggilingan Rp 90 per kg. Kalau biaya pengeluaran untuk jatah preman juga dimasukkan, idealnya selisih harga mencapai Rp 140. Perhitungan itu didapat dengan menghitung biaya transportasi per kilogram serta biaya bongkar muat, angkut, dan pengepakan.

Tidak berani

Para pengusaha penggilingan menyatakan, mereka tidak bisa berbuat banyak dengan kehadiran preman. Kalau tidak mengikuti pola mereka, para pengusaha penggilingan terancam tidak kebagian padi. ”Yang kami sesalkan, mereka bisa leluasa melakukan itu tanpa ada tindakan dari aparat penegak hukum,” katanya. Pendapat senada diungkapkan Tatang.

Para pengusaha penggilingan dan petani tidak berani melawan. Kalau tidak mau memberikan uang preman, ban sepeda motor petani di sawah bisa dikempesi. Bahkan, alat penyemprot bisa diambil saat petani lengah.

Tidak hanya saat petani menjual gabah kepada pengusaha penggilingan yang dimintai uang preman, tetapi petani yang menjual gabah kepada saudaranya juga harus membayar uang jatah preman.

Ulasan: Premanisme dan pencurian dalam proses produksi agribisnis sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha, antara lain: 1. Petani enggan berbisnis pertanian karena selain resiko alam, juga resiko preman, pencuri 2. Mereka tidak mau berbisnis yang keuntungannya besar 3. Bisa jadi tanah ditelantarkan atau tanah dijual karena tidak bisa menghidupi keluarga. Berdampak pada kepemilikan tanah bermuara ke orang kaya saja. 4. Terjadi turbulensi petenai-buruh tani - pengangguran - kemiskinan - kejahatan - cheos - (dua yang teakhir balik menimpa orang kaya) 5. Upaya mencapai swa sembada pangan akan semakin berat dan seterusnya akan menggelinding ke masalah inflasi, pembangunan menurun, pengangguran meningkat dst dst.