saie blog

Sektor industri alas kaki siap menyerap tambahan tenaga kerja sekitar 15.000 orang mulai akhir tahun ini. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia Harijanto menyatakan, relokasi atau pengalihan order produk sepatu olahraga China dan Vietnam ke Indonesia menopang peningkatan produksi industri alas kaki nasional dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Industri sepatu itu padat modal dan padat karya. Akhir tahun ini paling tidak terserap 15.000 orang," ujar Harijanto di sela-sela jumpa pers di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Menurutnya, tren relokasi ini memberikan penguatan pada industri sepatu setidaknya untuk 20 tahun mendatang. Saat ini, industri tersebut tmampu menyerap sebanyak 450.000 tenaga kerja. Sebelum krisis moneter tahun 1998, tenaga kerja yang mampu diserap di bidang usaha industri sepatu mencapai 800.000 orang.

Saat ini, pusat industri sepatu di Indonesia terkonsentrasi di wilayah Sidoarjo dan wilayah Banten, termasuk di antaranya Tangerang dan Serang. Sebanyak 80 persen produk sepatu berbasis ekspor berada di wilayah Banten.

Kepala BKPM Gita Wirjawan menyatakan, pengembangan industri sepatu di Indonesia masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan bahan baku dalam negeri dan kebutuhan terhadap revitalisasi sejumlah pabrik sepatu dalam negeri.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri sepatu nasional, antara lain, melalui program insentif bagi perusahaan di bidang industri sepatu dan penyamakan kulit, restrukturisasi mesin, dan perbaikan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna menjaga dan meningkatkan kualitas produk sepatu Indonesia.

Ulasan: Bagus sudah seharisnya pemerintah memperhatiakan industri di dalam negeri yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

Standard Chartered memperkirakan peringkat utang Indonesia bakal naik di level Investment Grade sebelum akhir 2010. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi, finansial, dan politik di Indonesia yang cukup positif selama beberapa tahun terakhir ini dibandingkan negara lainnya.

"Pada dasarnya sekarang berita yang keluar dari Indonesia positif, IHSG kenaikan ketiga tertinggi di dunia," kata ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Menurut Fauzi, Indonesia juga dianggap berhasil mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang positif kendati krisis ekonomi global tengah berlangsung.

Fauzi menambahkan, Indonesia bisa meraih investment grade apabila mampu memenuhi sejumlah syarat, di antaranya bisa memastikan bahwa cadangan devisa mencapai 100 miliar dollar AS. Diperkirakan, level tersebut bisa dicapai pada akhir tahun ini.

Hingga akhir tahun 2009, cadangan devisa negara mencapai 66,1 miliar dollar AS atau lebih rendah dari India sebesar 259 miliar dollar AS dan Brasil 239,1 miliar dollar AS.

"Level psikologis ini bukan harga mati. Bisa saja cadangan devisa Indonesia enggak sampai 100 miliar dollar AS. Bisa capai investment grade kalau kualitas neraca transaksi berjalan dan transaksi modalnya baik," paparnya.

Persyaratan kedua adalah investor asing sangat menantikan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) menyusul naiknya harga minyak dunia beberapa waktu terakhir. "Suka enggak suka, investor suka pemerintah naikin harga TDL dan BBM karena minyak terus naik," katanya.

Terakhir, pemerintah harus mempercepat pelaksanaan reformasi di berbagai bidang. Misalnya di bidang ekonomi, pemerintah harus merampungkan perbaikan infrastruktur dan menjamin pasokan listrik.

Ulasan: Bagus deh berarti kita masih dipercaya oleh dunia internasional, tapi jangan karena peringkat kepercayaannya naik trus jumlah hutangnya juga ikut naik...

DPR mendukung keinginan Perum Bulog untuk kembali masuk ke bisnis jual-beli kedelai termasuk mengimpornya. Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudohusodo, mengatakan ada sejumlah keuntungan bila Bulog kembali mengimpor kedelai.

''Kalau Bulog sebagai perwakilan pemerintah bisa turun tangan lagi, itu bisa menstabilkan harga kedelai di dalam negeri,'' ujar Siswono kepada Republika, di Jakarta, Senin (5/4).

Selama ini, lanjut Siswono, petani kedelai dalam negeri terjebak dalam jaringan perdagangan importir kedelai yang membuat harga kedelai tak menentu. Saat petani melakukan panen kedelai, selalu berbarengan dengan membanjirnya kedelai impor di pasaran. ''Akibatnya harga jatuh dan akhirnya petani malas menanam kedelai,'' ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dikatakan Siwono, kemalasan petani menanam kedelai bisa menjadi bom waktu yang berbahaya bagi pemerintah. Masalahnya, kedelai merupakan salah satu komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada pada 2014. ''Tapi kalau Bulog ikut impor kedelai lagi, maka mereka bisa sekaligus mengawal rencana strategis swasembada. Impor pun bisa terkendali,'' katanya.

Ulasan: Seharusnya Pemerintah dan BULOG jgn mengimpor kedelai melainkan memberdayakan para petani kedelai untuk bisa meningkatkan kualitas kedelai agar rencana strategis swasembada terpenuhi.

Tahun ini, industri garmen dalam negeri terancam kehilangan sepertiga potensi pasar domestik, terambil produk impor dari Cina. Akibatnya, ribuan industri kecil dan menengah yang berorientasi di segmen lokal terancam tutup tahun ini. Demikian ungkap Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Sutrisno.

Menurutnya, saat musim puncak menjelang Lebaran, potensi pasar garmen lokal sekitar tiga triliun rupiah. ''Tahun ini bisa terjadi penurunan omzet sampai 30 persen. Dengan kata lain, satu triliun,'' katanya yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, usai jumpa pers di Menara Kadin, Senin (5/4).

Sementara, industri berskala besar yang memiliki orientasi eskpor, menurut Benny, tidak akan mengalami kerugian yang berarti. Karena, pasar eskpor masih memberikan peluang besar. Tantangan yang dialami industri TPT skala besar yaitu menguatnya nilai tukar rupiah. ''Harusnya pemerintah bisa menjaga agar rupiah berada di kisaran yang ideal baik untuk impor maupun ekspor. Harusnya rupiah Rp 9.500 perdolar AS,'' terangnya.

Benny mengatakan, selama Maret lalu impor TPT (tekstil dan produk tekstil) terutama dari subsektor garmen melonjak 30 persen dibanding Februari. Impor garmen tersebut di dominasi oleh produk China menyusul menyusul diberlakukannya ACFTA. ''Peningkatan ini sudah cukup untuk membuat KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dan KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) untuk bergerak,” katanya. n c15

Berdasarkan data API, arus impor produk TPT terus menanjak dari tahun ke tahun. Pada 2008, misalnya, impor TPT Cina melejit 197 persen menjadi 1,034 miliar dolar AS. Kemudian pada tahun 2009 impor ditaksir meningkat 11 persen menjadi 1,144 miliar dolar AS. Padahal, pada 2006 dan 2007 impor asal Cina masing-masing hanya mencapai 262 juta dolar AS dan 348 juta dolar AS.

Ulasan: Semoga bisa dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas TPT dalam negri, hingga produk kita tidak kalah bersaing dengan produk luar negri.... Semangat dan lebih kreatif lagi Indonesia ku... tercinta....

Penanam modal asing (PMA) mendominasi investasi di Indonesia pada kuartal I tahun 2010 ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyatakan, dari total realisasi investasi pada tahun 2010, PMA menempati porsi setidaknya 10 banding 3 dibandingkan dengan pemodal dalam negeri.

"Asing lebih banyak. Biasanya kan memang perbandingannya 10 banding 3. Asing 10 domestiknya 3. Sepertinya kali ini juga begitu. Tetapi itu nanti deh," kata Gita saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Khusus untuk PMA, Singapura masih dominan. Selain itu, ada pula negara ASEAN lain, plus Jepang, Taiwan, dan Korea.

Sektor investasi masih didominasi oleh transportasi dan infrastruktur. Namun, Gita enggan membeberkan total realisasi investasi pada kuartal I tahun ini. Menurutnya, hingga kini pihaknya belum rampung menyisir angka investasi di sektor pertambangan.

Gita berjanji bakal membeberkan nilai realisasi investasi di kuartal I ini pada dua atau tiga minggu mendatang. Meski demikian, dia menegaskan bahwa realisasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saya minta dua atau tiga minggu lagi deh dan saya jamin akurat. Nanti saya kasih. Yang jelas meningkatlah," tutur dia.

Ulasan: ini menandakan Indonesia masih sangat diminati oleh investor asing walaupun hanya berkutak pada investor di asia, dan ini perlu ditingkatkan lagi agar indonesia jadi target market dan investasi negara eropa dan amerika.

Penanam modal asing (PMA) mendominasi investasi di Indonesia pada kuartal I tahun 2010 ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyatakan, dari total realisasi investasi pada tahun 2010, PMA menempati porsi setidaknya 10 banding 3 dibandingkan dengan pemodal dalam negeri.

"Asing lebih banyak. Biasanya kan memang perbandingannya 10 banding 3. Asing 10 domestiknya 3. Sepertinya kali ini juga begitu. Tetapi itu nanti deh," kata Gita saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/4/2010).

Khusus untuk PMA, Singapura masih dominan. Selain itu, ada pula negara ASEAN lain, plus Jepang, Taiwan, dan Korea.

Sektor investasi masih didominasi oleh transportasi dan infrastruktur. Namun, Gita enggan membeberkan total realisasi investasi pada kuartal I tahun ini. Menurutnya, hingga kini pihaknya belum rampung menyisir angka investasi di sektor pertambangan.

Gita berjanji bakal membeberkan nilai realisasi investasi di kuartal I ini pada dua atau tiga minggu mendatang. Meski demikian, dia menegaskan bahwa realisasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saya minta dua atau tiga minggu lagi deh dan saya jamin akurat. Nanti saya kasih. Yang jelas meningkatlah," tutur dia.

Ul1s1n: ini menandakan Indonesia masih sangat diminati oleh investor asing walaupun hanya berkutak pada investor di asia, dan ini perlu ditingkatkan lagi agar indonesia jadi target market dan investasi negara eropa dan amerika.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, pascakasus mafia pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan, pihaknya bukan mengutamakan pergantian Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mochamad Tjiptardjo, melainkan mengutamakan pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sebelumnya, dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Boediono dan semua menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku risau dengan kasus mafia pajak di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Presiden menginstruksikan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera menuntaskan kongkalikong dalam kasus tersebut. Demikian diungkapkan Sri Mulyani menjawab pers seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (5/4/2010).

"Yang paling penting sekarang buat saya adalah mengamankan penerimaan keuangan negara dari pajak. Adapun reformasi dari sisi integritas, kinerja, dan munculnya pelanggaran-pelanggaran itu, kita koreksi secara sungguh-sungguh," tandas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, hingga kini evaluasi masih terus dijalankan, selain juga melaksanakan delapan langkah yang pernah disampaikan. Delapan langkah itu, di antaranya, adalah pembebasan tugas atasan Gayus dan penyerahan daftar harta kekayaan para pejabat pajak serta meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak yang terkait dengan kasus keberatan pajak.

"Saya juga sudah meminta Komisi Pengawas Perpajakan untuk melihat secara keseluruhan dan mengundang pihak-pihak eksternal untuk mengawasi tindakan dan langkah koreksi yang akan kami jalankan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, Senin pagi, pihaknya juga telah meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan langkah-langkah perbaikan dalam jangka pendek ini.

"Saat ini, pemeriksaan harta kekayaan masih terus dijalankan, juga menyusun peta tingkah laku dan kerawanan pajak dari para aparat pajak serta membangun kembali reputasi dan kredibilitas dari seluruh jajaran pajak. Kami juga telah mengumpulkan pejabat eselon II dan eselon III kantor wilayah pajak, termasuk apara KPP, untuk mengamankan seluruh penerimaan negara dari sektor pajak," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, "Mereka akan terus melakukan evaluasi kritis terhadap potensi apa saja, termasuk potensi penerimaan pajak serta melihat penyelewengan pajak yang terjadi. Langkah-langkah itulah yang kami akan tempuh ke depan."

Ulasan: sebetulnya ini bukan saja momuntem reformasi pada sistem perpajakan, tetapi lebih dari itu....... hilangkan saja sistem perpajakan dan diganti dengan sistem zakat, insya allah akan membawa rahmat bagi semua.

Para pengusaha penggilingan padi pemasok beras ke Perum Bulog mengeluhkan maraknya aksi premanisme beras yang meminta komisi setiap kali mereka membeli beras dari petani. Akibatnya, kualitas beras yang dipasok ke Bulog di bawah standar.

Penurunan mutu beras itu karena terpangkas biaya preman. Belum lagi karena tipisnya margin usaha penggilingan.

Hal itu terungkap dalam acara dialog Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi dengan para pengusaha penggilingan pemasok beras ke Perum Bulog, Senin (5/4/2010) di Karawang, Jawa Barat.

Bayu menyatakan, pada kenyataannya uang preman tersebut mengakibatkan peningkatan biaya produksi yang dampaknya menekan pendapatan petani.

Apakah harus memasukkan komponen biaya preman dalam penghitungan harga pembelian pemerintah (HPP) beras, tanya wartawan. ”Saya kira tidak. Bagaimanapun preman salah dan itu harus diatasi, tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, akan berdampak pada kualitas penyerapan raskin,” katanya.

Bagaimana mengatasinya. Tentu dengan melakukan pendekatan keamanan. Namun, pendekatan keamanan semata tidak cukup, harus ada pendekatan ekonomi karena bagaimanapun mereka memerlukan lapangan kerja. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga bisa turut berperan.

Menurut Ruskim, pengusaha penggilingan padi, uang yang diminta para preman dilakukan setiap kali ada transaksi jual-beli gabah. Untuk setiap kilogram gabah, para preman mematok komisi Rp 50-Rp 70.

”Bila dihitung dalam satu kuintal, jatah preman mencapai Rp 5.000. Uang yang harus diberikan kepada para preman ini lebih besar daripada margin yang ditetapkan pemerintah untuk pengusaha penggilingan dalam HPP yang hanya Rp 4.500 per kilogram,” katanya.

Pemerintah menetapkan HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 2.600 per kg, sedangkan HPP GKP di tingkat penggilingan hanya Rp 2.645.

Idealnya, selisih harga GKP di tingkat petani dan di penggilingan Rp 90 per kg. Kalau biaya pengeluaran untuk jatah preman juga dimasukkan, idealnya selisih harga mencapai Rp 140. Perhitungan itu didapat dengan menghitung biaya transportasi per kilogram serta biaya bongkar muat, angkut, dan pengepakan.

Tidak berani

Para pengusaha penggilingan menyatakan, mereka tidak bisa berbuat banyak dengan kehadiran preman. Kalau tidak mengikuti pola mereka, para pengusaha penggilingan terancam tidak kebagian padi. ”Yang kami sesalkan, mereka bisa leluasa melakukan itu tanpa ada tindakan dari aparat penegak hukum,” katanya. Pendapat senada diungkapkan Tatang.

Para pengusaha penggilingan dan petani tidak berani melawan. Kalau tidak mau memberikan uang preman, ban sepeda motor petani di sawah bisa dikempesi. Bahkan, alat penyemprot bisa diambil saat petani lengah.

Tidak hanya saat petani menjual gabah kepada pengusaha penggilingan yang dimintai uang preman, tetapi petani yang menjual gabah kepada saudaranya juga harus membayar uang jatah preman.

Ulasan: Premanisme dan pencurian dalam proses produksi agribisnis sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha, antara lain: 1. Petani enggan berbisnis pertanian karena selain resiko alam, juga resiko preman, pencuri 2. Mereka tidak mau berbisnis yang keuntungannya besar 3. Bisa jadi tanah ditelantarkan atau tanah dijual karena tidak bisa menghidupi keluarga. Berdampak pada kepemilikan tanah bermuara ke orang kaya saja. 4. Terjadi turbulensi petenai-buruh tani - pengangguran - kemiskinan - kejahatan - cheos - (dua yang teakhir balik menimpa orang kaya) 5. Upaya mencapai swa sembada pangan akan semakin berat dan seterusnya akan menggelinding ke masalah inflasi, pembangunan menurun, pengangguran meningkat dst dst.

Pemerintah Jepang membantu Indonesia dalam berbagai proyek selama Tahun 2009 mencapai nilai 113,94 miliar yen, belum termasuk bantuan dalam bentuk hibah senilai 5,08 miliar Yen. Bentuk bantuan diberikan antara lain membangun tempat pembuangan akhir di kawasan kota terpadu Mamminasata (Makassar, Gowa, Maros, dan Takalar) yang menghabiskan dana 3,5 miliar Yen dengan bunga 0,65 persen pertahun dengan masa pembayaran kembali 40 tahun, kata Kepala Kantor Konsuler Jepang Nomura Noboru di Makassar, Selasa,

Proyek lainnya adalah pembangunan fasilitas dan lokasi untuk mengubah arus listrik searah menjadi arus listrik dua arah di jalur Pulau Jawa-Bali dan Sumatera senilai 36,994 juta Yen dengan bunga per tahun 1,4 persen dan masa pengembalian 30 tahun. Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lumut Balai Provinsi Sumatera Selatan senilai 26,9 miliar Yen dengan bunga 0,3 persen dan masa pengembalian 30 tahun.

Kemudian, 37,444 miliar Yen untuk membantu kebijakan penanggulangan perubahan iklim di Indonesia.
Bantuan lain adalah bantuan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan yang dikerjasamakan dengan Bank Dunia senilai 8,96 miliar Yen dengan bunga 0,7 persen dan masa pembayaran kembali selama 15 tahun.

Sementara untuk proyek yang termasuk dalam nilai hibah adalah proyek pembangunan jembatan penyangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai 492 juta Yen untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat.
Proyek pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat gempa di Pulau Nias Sumatera Utara senilai 1,52 miliar Yen. Pembangunan kembali sekolah di Padang, Sumatera Barat yang rusak akibat gempa senilai 549 juta Yen.

Lainnya adalah pengelolaan lahan hutan kritis sebesar satu miliar Yen, restorasi bencana banjir, satu miliar Yen dan 520 juta Yen untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia berupa penyediaan pupuk kalium dengan harga terjangkau untuk petani miskin. Proyek-proyek ini masuk ke dalam Inisiatif Hatoyama yang diajukan oleh Perdana Menteri Yukio Hatoyama pada KTT PBB tentang perubahan iklim pada September 2009.

Berdasarkan gagasan tersebut, pemerintah Jepang telah mengumumkan penyelenggaraan bantuan sebesar 15 miliar Dolar Amerika selama kurun waktu tiga tahun hingga akhir 2012 untuk negara berkembang. Pada Senin (29/3) pemerintah Jepang juga meresmikan salah satu proyek hibah untuk pembangunan fasilitas pelatihan manajemen konservasi di Banda Aceh senilai 83,103 dolar Amerika Serikat.

Ulasan: Coba lihat siapa yang pegang pimpronya, yg pasti perusahaan Jepang juga dan dananya juga kembali ke Jepang dengan bunga, klo memang mau adil proyeknya serahkan pada perusahaan Indonesia, bukan bantuan namanya klo harus dikembalikan. Mengenai dana tersebut sebenarnya tdk harus dikembalikan karena kewajiban pemerintah Jepang

Pascakasus Gayus Tambunan, yang diduga menjadi pelaku praktik mafia di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memeriksa secara menyeluruh staf di bidang pemeriksaan pajak. "Selain memeriksa, untuk jangka pendek, kami juga membebastugaskan seluruh jajaran dan staf yang bekerja di Unit Keberatan Pajak, bersamaan dengan kasus Gayus HP Tambunan," kata Sri Mulyani, kepada Kompas di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yidhoyono di Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (29/3/2010) malam.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya juga memeriksa semua kasus keberatan pajak yang terjadi dalam kurun waktu 2006-2009. "Tak ketinggalan, yang kami periksa juga adalah semua kasus di mana Ditjen Pajak kalah dalam Pengadilan Pajak dalam penanganan keberatan serta pemeriksaan kepada aparat pajak, WP dan hakim Pajak," katanya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pihaknya juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat Pajak, WP dan hakim Pajak yang berhubungan dengan kasus-kasus keberatan Pajak.

Menkeu mengatakan, pihaknya juga sudah mengajak kerja sama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk perbaikan Peradilan Pajak. "Juga sudah kami mintakan Komite Pengawas Pajak memeriksa proses kebijakan dan administrasi Pajak dan Bea dan Cukai yang rawan korupsi," katanya.

Kementerian Keuangan, lanjut Sri Mulyani, juga mengevaluasi Unit Kepatuhan Internal dan Irjen Kemenkeu agar mampu mendeteksi pelanggaran lebih dini dan mempercepat pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu, termasuk indikator integritas yang rinci dan tegas agar tercipta efek pencegahan. "Kami juga membentuk whistle blower dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel sehingga mereka yang mengadu dan melaporkan memiliki keberanian dan terlindungi secara aman," demikian.

Ulasan:Penting tuh untuk membuat aturan melindungi pelapor. Jangan pelapor malah menjadi kambing hitam, dipojokan, dan malah dikorbankan. Jangan berlakukan itu undang2 pencemaran nama baik untuk kasus tuduhan korupsi, cukup kalau tdk terbukti namanya dipulihkan, dan tersangka pelapor tdk perlu dihukum. Mudah2an dapat menumbuhkan keberanian melaporkan kasus korupsi di lembaganya.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Mochamad Tjiptardjo menilai, target penerimaan pajak tahun 2010 sebesar Rp 611 triliun bisa meleset jika mencuatnya kasus mafia pajak yang dilakoni pegawai pajak, Gayus Tambunan, tidak ditangani dengan baik.

"Kalau masalah Saudara Gayus ini tidak di-manage dengan baik, bisa ke sana (target penerimaan pajak meleset)," kata Tjiptardjo kepada wartawan di Kantor Ditjen Pajak, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/3/2010).

Sebelumnya, para pembayar pajak di Tanah Air melalui jejaring sosial Facebook mengancam untuk tidak membayar pajak karena kecewa. Pasalnya, pajak yang mereka bayarkan dikhawatirkan telah disalahgunakan oleh aparat pajak macam Gayus.

"Oleh karena itu, kita harus berjuang meyakinkan pembayar pajak dan mengobati luka masyarakat itu agar membayar pajak. Makanya, semua harus saling membantu dan kepercayaan terhadap pemerintah harus diobati," kata Tjiptardjo.

Gayus Tambunan adalah pegawai negeri golongan IIIA di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang oleh Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji disebut memiliki rekening Rp 25 miliar hasil penggelapan pajak.

Ulasan: Yakinlah Pak Dirjen, jika kasus ini ditangani dengan baik lebih dari Rp Rp 611 triliun akan di dapat kembali. Lakukanlah yang terbaik menurut bapak , bagi institusi bapak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, salah satu langkah tegas yang dilakukannya dalam memberantas makelar pajak adalah mewajibkan seluruh pejabat di Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai menyerahkan daftar kekayaannya. Itu juga dilengkapi dengan pemeriksaan kembali surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak beberapa tahun terakhir.

"Itu adalah langkah yang kami lakukan di Kementerian Keuangan sehubungan dengan kasus makelar pajak dalam rangka penegasan reformasi birokrasi," ungkap Sri Mulyani saat dihubungi Kompas di Surabaya, Senin (29/3/2010).

Menurut Menkeu, penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan SPT tersebut diwajibkan untuk seluruh pejabat Ditjen Pajak mulai dari eselon I (Dirjen Pajak Mohammad Tjiptardjo), Eselon II (jajaran direktur), hingga eselon IV. Di luar pimpinan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai, Menteri Keuangan juga mewajibkan seluruh staf pelaksana yang bertugas di posisi rawan penyuapan karena berhubungan langsung dengan wajib pajak melakukan hal yang sama.

"Staf pelaksana lainnya yang wajib menyerahkan daftar kekayaan dan SPT beberapa tahun terakhir adalah staf yang memang kerap melakukan pemeriksaan detail atas informasi wajib pajak," tuturnya.

Keputusan ini tidak terlepas dari munculnya kasus mafia pajak di Pengadilan Pajak yang mengungkapkan dugaan keterlibatan staf pelaksana golongan IIIA, Gayus Tambunan. Gayus sendiri sudah dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik pegawai negeri sipil (PNS) karena menerima dana di luar penghasilan pokoknya sebesar Rp 12 juta per bulan, yakni senilai Rp 370 juta.

Ulasan: bagus, tapi SIAPA YANG HARUS MEMERIKSA SPT NYA APARAT PAJAK BU MENKEU? udah gitu, diberlakukan juga pembuktian terbalik dong, kl cuma laporan kekayaan mah masih bisa diakalin...tinggal bilang hibah...beres bukan?

asus pegawai pajak Gayus Tambunan yang memiliki Rp 25 miliar di rekeningnya dan diduga terlibat praktik makelar kasus di Mabes Polri menimbulkan kekecewaan masyarakat. Kalangan facebookers pun menggalang aksi gerakan boikot membayar pajak lewat grup 'Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan' sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja petugas pajak.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo pun gerah dan angkat bicara. Menurutnya, opini pemboikotan bayar pajak yang ramai di dunia maya ini berbahaya bagi negara.

"Kalaupun ada (penyelewengan dana pajak), maka jangan sampai masyarakat punya tanggapan seperti itu (tidak mau membayar pajak). Kan ada motonya, 'Bayar Pajaknya, Awasi Penggunaannya'. Karena kalau sampai publik punya opini seperti itu, maka bahaya buat negara ini," ungkap Tjiptardjo di Jakarta, Kamis (25/3/2010).

Pasalnya, Tjiptardjo menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membangun negara. Dia menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak digunakan demi kesejahteraan masyarakat, seperti untuk kesehatan, pendidikan, membangun jalan, dan jembatan.

"Kalau enggak bayar pajak, terus jalan yang berlubang siapa yang betulkan? Ini yang harus diedukasikan kepada masyarakat," tandasnya.

Ukasan: saya sebagai warga negara juga kecewa dengan sikap gayus...tp untuk sikap boikot bayar pajak wah itu namax dah melawan negara....bayar pajak kan kewajiban kita sebagai warga negara indonesia.....!!!!dirjen pajak tu hanya menghimpun uang ke kas negara trs dibagi lagi ke daerah...dana APBN kan sebagian besar dari pajak kawan.....klo ga bayar pajak gmn negara ini mau maju.....mau utang terus pa????di negara maju yg mandiri kebanyakan sumber pendapatan negara dari PAJAK.......untuk jalan berlubang dll itu kan dah ada dana perimbangan yg ngurusi pemda masing2.....soal sejuta jalan berlubang ya protes lah ke Dinas Pekerjaan Umum.....!!!harus tau lah Pos nya buat apa....jangan asal bunyi gitu.....ayolah be INDONESIA UNITED...bersatulah INDONESIAKU

Perusahaan BUMN mulai dilirik oleh negara lain. Investor Irak dan Yordania menawarkan proyek kepada sejumlah perusahaan BUMN. Irak menawarkan proyek infrastruktur atau konstruksi, sedangkan Yordania lebih menawarkan kegiatan ekspor-impor perdagangan.

''Dubes (Duta Besar) kita di Yordania yang juga merangkap sekaligus Irak dan Maroko, membawa pengusaha dari sana untuk mencari mitra bisnis konstruksi,'' ujar Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Kamis (25/3).

Tiga investor Irak menawarkan pembangunan jalan dan gedung tinggi di sana. Menurut Mustafa, ajakan ini seiring dengan langkah Irak untuk kembali membangunan beberapa gedung, jalan, dan properti lainnya yang hancur beberapa waktu lalu akibat serangan Amerika Serikat (AS).

''Jadi, di sana ada peluang untuk membangun jalan, gedung, termasuk perumahan terutama di Irak. Kelihatannya sekarang ini waktunya untuk mebangun kembali, jadi mereka mengajak kita untuk bekerja sama atau memanfaatkan peluang itu. Sebelum orang lain kita harus memanfatkan,'' katanya.

Untuk mengisi peluang ini, Kementerian BUMN akan mendorong BUMN yang bergerak di bidang konstruksi seperti PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT PP Tbk untuk terlibat di dalamnya. Terlebih lagi, BUMN karya tersebut telah memiliki segudang pengalaman.

Sementara itu, menyoal kedatangan dua orang investor Yordania tadi pagi, Mustafa menyatakan kalau mereka lebih mengajak BUMN dalam kegiatan ekspor-impor perdagangan. Salah satu tawaran yang diajak oleh kedua investor Yordania tersebut adalah melibatkan Indonesia dalam perdagangan semen. ''Mereka mengharapkan dalam trading, (agar) Indonesia bisa ikut (atau) mau mengimpor semen ke sana, atau barang-barang lain yang bisa diperdagangkan. Saya kira ini peluang yang bagus untuk dimanfaatkan. Nantinya, bisa dibentuk mitra atau joint venture,'' paparnya.

Ulasan: bagus, asalkan kerjasama ini menguntungkan untuk Inonesia sehingga dapat mensejahterahkan rakyat Indonesia.

Indonesia bakal menjadi pemasok karet utama dunia mengalahkan dua produsen besar lainnya, Thailand dan Malaysia. Menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian, Zainal Bahrudin, kedua negara itu tidak mampu lagi meningkatkan produksi karena keterbatasan lahan pengembangan.

Saat ini Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar dunia setelah Thailand dengan produksi 2,751 juta ton. Namun, kata dia, dari segi luasan, Indonesia memiliki luas lahan karet terbesar dunia yaitu 3,42 juta hektare. "Dengan lahan yang masih cukup besar Indonesia akan mampu menjadi produsen karet terbesar dunia, mengingat perkebunan karet Thailand dan Malaysia tidak mungkin lagi dikembangkan," katanya pada pencanangan "Gerakan Nasional Bokar Bersih" (GNBB) di Desa Tungkap Kecamatan Simpang Empat Kabupatan Banjar Kalimantan Selatan, Rabu.

Sayangnya, kata dia, produktivitas karet Indonesia saat ini masih sangat rendah yaitu hanya 994 kg/ha/tahun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding Thailand yang mencapai 1.690 kg/ha/tahun.
Sementara itu, produktivitas karet Malaysia sebesar 1.430 kg/ha/tahun dan India bisa mencapai 1.800 kg/ha/tahun.

Selain itu, kata dia, memperhatian pengelolaan karet mulai dari proses penanaman, pemupukan, penyadapan hingga pengelolaan menjadi bahan karet olahan rakyat (bokar). "Saya yakin dengan pemilihan bibit unggul secara benar yang diikuti dengan pengendalian mutu mulai penanaman hingga pascapanen, akan mampu meningkatkan produksi karet Indonesia," katanya.

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin mengatakan saat ini 30 persen pendapatan daerah regional bruto (PDRB) Kalsel didukung oleh sektor pertanian antara lain perkebunan karet. Nilai tersebut, kata dia, merupakan nilai terbesar dibanding sektor lain, bahkan dibanding sektor tambang batu bara sekalipun. "Kalsel memang kaya akan tambang batu bara, tetapi ternyata PDRB terbesar masih didukung sektor pertanian," katanya.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan, saat ini petani karet menjadi perhatian dan prioritas utama bagi Pemprov Sumsel untuk mendapatkan pembinaan.
"Saya janji pada lima tahun ke depan Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan akan menjadi provinsi pendorong Indonesia sebagai negara produsen karet terbesar di dunia mengalahkan Malaysia," katanya.

Saat ini, kata dia, pihaknya fokus mengembangkan bibit karet unggul untuk dikembangkan atau dipasok ke beberapa daerah penghasil karet seperti Kalsel. Selain Gubernur Sumsel, Sekretaris Daerah Jambi AM Firdaus juga hadir pada acara tersebut mewakili Gubernur Jambi Zulkfili Nurdin yang berhalangan hadir karena meninjau lokasi banjir.

Kehadiran para pemimpin tiga provinsi tersebut ke Kalsel dalam rangka menerima penghargaan karena mampu mengembangkan perkebunan karet dari Menteri Pertanian yang juga batal hadir karena menghadiri sidang kabinet.

Ulasan: Seharusnya Indonesia tidak hanya jadi pemasok terbesar aja di dunia, tetapi Indonesia harus bisa mejadi produsen sekalisus pengelolah karet terbesasr dunia.

Para pengusaha asing mengeluhkan lambannya proses pengurusan surat perizinan di Indonesia. Ini dinilai menjadi salah satu penghambat investasi yang mereka tanamkan di Indonesia. Keluhan ini dilontarkan oleh salah seorang investor asing di sela-sela Indonesia Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (25/3/2010).

"Mengapa proses pengurusan perizinan di Indonesia begitu lama? Dan, ini terjadi di berbagai sektor," tanya investor tersebut terhadap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan.

Menanggapi hal itu, Gita membantahnya. Dia mempertegas bahwa pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan sehingga proses perizinan menjadi jauh lebih cepat.

Dia mencontohkan, untuk mengurus perizinan di BKPM, seperti pembentukan perusahaan, hanya dibutuhkan waktu paling lama tujuh hari dan paling cepat lima jam. Ini lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai 30-40 hari.

"Itu salah persepsi. Bahkan sudah diklarifikasi bahwa ini sudah ada percepatan yang luar biasa. Di BKPM, kami sudah bisa mengeluarkan izin jauh lebih cepat. Untuk pembentukan PT dan segalanya, tidak ada masalah lagi," katanya.

Meski demikian, dia mengakui masih ada hambatan yang harus dihadapi para investor. Misalnya, masalah pembebasan lahan ataupun izin bangunan yang memakan waktu lama untuk penyelesaiannya.

"Tapi memang kalau sudah keluar izin dari BKPM, masih ada hambatan pembebasan tanah, izin bangunan, dan sebagainya," kata Gita Wiryawan.


Ulasan: Baru tahu sekarang ya pak,..? jangankan investor asing,..yg lokal saja masih tetap berhadapan dengan filosofi birokrasi

Pemerintah resmi membatasi ruang gerak investor asing di sektor pertanian, khususnya bidang tanaman pangan. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi mengatakan, revisi peraturan presiden (Perpres) tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) menetapkan kalau untuk bidang usaha budidaya tanaman pangan pokok, batasan kepemilikan modal asing maksimal hanya 49 persen.

Bayu menjelaskan, batasan asing tersebut untuk menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan pemodal dalam negeri di sektor budidaya tanaman pangan. "Ketentuan ini tidak ada dalam DNI yang berlaku sekarang," ucap dia kepada KONTAN, Senin (22/3/2010).

Batasan asing itu pun, lanjut Bayu, dimulai untuk pengelolaan tanaman pangan pokok yang luas lahannya di atas 10.000 hektare. Sementara itu, untuk bidang usaha budidaya tanaman pangan yang kurang dari 10.000 hektare ditujukan khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Rata-rata petani kita kan hanya memiliki lahan paling tidak 2 hektare," sambungnya.

Terkait pengaturan bidang usaha budidaya tanaman pangan, revisi DNI menyebutkan, dalam revisi Perpres 111/2007 terdapat penyesuaian beberapa hal yang bersifat redaksional. Misalnya, budidaya tanaman selain padi dan jagung berubah menjadi budidaya tanaman pangan lainnya. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam UU 41 Tahun 2009.

Revisi Perpres 111/2007 sendiri menyebutkan, kepemilikan asing di sektor padi, jagung, dan tanaman pangan lainnya dengan luas lahan lebih dari 25 hektare, batas kepemilikan modal asingnya bisa mencapai 95 persen.

Secara terpisah Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk sejumlah sektor usaha, pemerintah memang mengutamakan pelaku usaha dalam negeri untuk mengembangkannya.

Ulasan: 9% di pangan, trus 49% di bibit, 49% di penjualan ritel. sama aja jg boong. kl 10rb hektar ama 2hektar, efisien mana, pasti yg 10rb hektar lebih efisien, dan bisa jual barang lebih murah. lihat aja contoh buah2an impor, masa harga jeruk impor lebih murah dari jeruk medan. jadi bisa dipastikan, petani kalah bersaing, dan ga pake 49%-an juga pengusaha asing akan menguasai pasar, karena petani kita udah pada bangkrut.

Tunggakan Perusahaan Daerah Air Minum ke Departemen Keuangan mencapai Rp 4,6 triliun. Dari total jumlah itu, Rp 1,5 triliun merupakan tunggakan pokok dan Rp 3,1 triliun merupakan tunggakan bunga dan administrasi di pertengahan bulan ketiga 2010.

"Dari 350 PDAM di Tanah Air yang menunggak, 175 di antaranya masuk dalam kategori kredit macet," ujar Direktur Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saritaon Siregar saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (22/3/2010).

Ia menuturkan, dari total itu, 50 persen sudah masuk dalam kategori restrukturisasi yang ditarget sudah final pada semester pertama. Selain itu, pihaknya menargetkan, dari 350 PDAM yang tersebar, 75 persen selesai pada semester kedua sampai akhir tahun.

Kendati sudah ada PDAM yang masuk ke kategori restrukturisasi, ada juga beberapa PDAM yang masuk kategori sehat. Misalnya dari Jatim, seperti PDAM Surabaya, Kediri, Malang, dan Sidoarjo.

Ia menambahkan, melalui Perppres nomor 229 tahun 2009, pemerintah juga memberikan peluang yang lebih luas kepada PDAM untuk mendapatkan sumber pendanaan dari perbankan dengan memberikan kredit investasi. "Dengan begitu, PDAM bisa mendapatkan bantuan dana dari pihak perbankan agar tunggakan pada Depkeu bisa berkurang," pungkasnya.

Ulasan: sudah selayaknya Pemerintah melakukan audit menyeluruh atas hutang-hutang tersebut. Apakah betul-betul diperuntukan untuk investasi atau kepentingan pihak tertentu.

Operator jalan tol diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebelum mengajukan kenaikan tarif kepada pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005, setiap operator jalan tol hendaknya mengumumkan kepada publik terkait SPM yang diterapkan.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan selama ini hampir semua operator jalan tol tidak pernah memberitahukan kepada publik ihwal SPM. Padahal, sejatinya SPM adalah syarat utama yang wajib dipenuhi sebelum melakukan penyesuaian tarif.

Karena itu, YLKI mengimbau kepada pemerintah dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar tidak memenuhi permintaan penyesuaian tarif tol tahun ini. ''Sebelum SPM-nya dipenuhi, tarif tol tidak layak naik,'' ujar Tulus Abadi kepada Republika, Ahad (21/3).

Tulus menerangkan, setidaknya ada tiga aspek mendasar yang perlu diperhatikan operator dalam pemenuhan SPM. Pertama, masalah kecepatan rata-rata kendaraan di dalam ruas tol. Kendati sudah ada rambu-rambu yang dipasang di pinggir jalan tol, namun realitanya masih banyak kendaraan yang tidak bisa memenuhi kecepatan minimal bisa masuk ke jalan tol. ''Biasanya truk-truk besar. Banyak terjadi di tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Merak,'' ucapnya.

Aspek kedua, menyangkut infrastruktur jalan tol yang selayaknya lebih baik daripada jalan-jalan reguler. Sebagai jalan berbayar, kata Tulus, operator wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan secara optimal. ''Tidak seperti sekarang, jalan tol banyak yang rusak,'' imbuh Tulus seraya mencontohkan ruas tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Merak, dan tol dalam kota.

Adapun aspek ketiga menyangkut antrean kendaraan di gerbang tol. Menurut YLKI, tak satu pun operator yang bisa mengatasi antrean kendaraan di gerbang tol untuk mempercepat waktu transaksi. Saat ini, rata-rata transaksi pembayaran per kendaraan di gerbang tol berkisar antara lima sampai 10 detik. ''Antreannya juga masih panjang, bisa lebih dari 10 kendaraan di tiap gerbang.”

Ulasan : Tarif tol naik?! Seharusnya yang perlu dinaikkan itu tingkat pelayanan fasilitas dan sarana tol untuk bisa memusakan para pengguna jalan tol.

Pemerintah terus mematangkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan pribadi. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai, metode pembatasan ini sangat tepat. Dengan metode ini, pemberian subsidi diharapkan tepat sasaran.

Idealnya, tambah Hatta, subsidi diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. "Sampai sekarang belum ada keputusan tentang itu, walau sangat masuk akal. Harus dipikirkan yang tepat subsidi. Jangan yang kaya yang menikmati itu," kata Hatta di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Selama ini, lebih dari 50 persen subsidi BBM dinikmati orang-orang mampu. Demikian juga dengan subsidi listrik yang dinikmati oleh 52 persen masyarakat mampu. Untuk itu, dia mengimbau agar warga yang tergolong mampu membayar BBM dan listrik sesuai harga keekonomian.

"Idealnya, pricing policy harus tepat agar tidak mendistorsi. Kalau sekarang mendistorsi. Kita harus memikirkan agar subsidi tepat sasaran," ungkap Hatta.

Ulasan: Cabut subsidi BBM! kenapa harus takut? ongkos semua naik?! kekayaan alam yang ada saat ini bukan milik kita! milik anak cucu kita! sisakan buat mereka! jangan jual murah kekayaan alam ini...